Rabu (14/6/2023), Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengikuti Rakornas pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, secara daring yang diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kegiatan dilaksanakan secara lurung dan daring. Rakorwasin diikuti oleh Semua Kementerian, Lembaga Negara, Gubernur, Bupati Walikota serta lembaga Pengawas pada semua lini. Pada kesempatan ini Presiden Jokowi berkenan membuka sendiri. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi.
Hal tersebut ditegaskan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil. Ia juga ingatkan pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/D, untuk tidak mengabaikan rekomendasi pengawasan BPKP.
Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Presiden Jokowi ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan BUMN produktif dan memberi manfaat konkret bagi masyarakat, karena mencarinya juga tidak mudah.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” terangnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023.
Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya pengawasan intern agar setiap program pemerintah terjaga dengan baik.
“Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati,”
Di sisi lain, dirinya juga mengingatkan segenap APIP untuk fokus kepada hasil pengawasan yang ingin dicapai.
“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya. Orientasinya adalah hasilnya itu apa,” tegas Presiden Jokowi.
Berdasarkan Laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden RI, sebanyak 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21% dari nilai anggaran yang diuji petik.
Adapun resistensi pimpinan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) di lapangan dan lambatnya tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, menurut Yusuf Ateh, masih menjadi tantangan bagi pengawasan intern untuk mencegah permasalahan sedini mungkin.
“Kami berharap komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ujar Yusuf Ateh di hadapan 2.718 peserta yang mengikuti kegiatan ini luring dan daring.
Mendukung hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada pimpinan instansi bahwa BPKP ada di mana pun dan dapat digandeng untuk kebaikan negara.
“Tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya bisa mengawal, bisa mengawasi, bisa mengarahkan,” jelasnya.
Presiden menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2023 masih di atas 5%. Adapun inflasi turun ke angka 4%. Prestasi ekonomi makro yang baik tersebut perlu didukung pengawasan pada sisi mikro.
“Sebab itu, sekali lagi, perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris. Dan juga jangan, ngga usah lah, ada data yang ditutup-tutupi,” pungkas Presiden Jokowi.
Sumber BPKP